Sikap Dingin Indonesia Akankah Luntur di 2020 Terhadap Perang Dagang Amerika VS China?

Spread the love

Sumartoyo, S.Pd., M.Si.

Perang dagang yang melibatkan dua negara adidaya yaitu Amerika dan China menempatkan Indonesia pada suatu sikap stay hold, menakar angin gejolak geopolitik yang dampaknya dapat membuat badai ekonomi pada negara-negara di kawasan Asia, termasuk berdampak langsung pada Indonesia sendiri.

Masih hangat dalam ingatan, awal mula lahirnya kemelut China – AS adalah pada tanggal 22 Maret 2018, disaat Trump mengumumkan rencana untuk menerapkan tarif, penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia dan pembatasan investasi di China. Pernyataan itu didasari oleh hasil dari investigasi Section 301 yang melakukan gajian pada rencana besar China untuk meningkatkan skala ekspor produk-produk industri manufakturnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump di White House pada waktu itu mengumumkan keinginannya untuk mengenakan bea masuk sebesar US$50 miliar kepada barang-barang made in Tiongkok. Aturan itu diikat oleh undang-undang perdagangan AS Pasal 301 Tahun 1974, dengan menyebut adanya praktik perdagangan tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual. Sikap Trump itu mencuat sebagai upaya mengurangi defisit perdagangan AS dengan Tiongkok, serta kekesalan AS dan sekutu-sekutunya yang menuduh China bertanggung jawab atas pencurian hak intelektual sehingga menyebabkan kerugian di atas $600 miliar dollar pertahun.

Merespon sikap Amerika yang terkesan bertindak semaunya menyulut kemarahan pemerintah Tiongkok untuk bertindak satu sama dengan pula menetapkan bea masuk terhadap lebih dari 128 produk AS, terutama produk kedelai, ekspor utama AS ke Tiongkok. Tidak hanya itu, China menambahkan tarif untuk 106 produk impor dari AS senilai US$ 50 miliar, sebagai komitmen China membalas sikap Trump.

Aksi saling balas menetapkan besaran bea masuk produk impor-ekspor kedua negara menjadi polemik yang berpotensi melibatkan banyak negara, seperti Amerika dengan sekutunya Jepang dan Uni Eropa, dan China dengan negara-negara di Timur Tengah, Rusia dan Asean.

Untuk mengurangi gerakan anti-China yang dianggap kontraproduktif, maka AS diminta untuk membuat kesepakatan perdagangan dengan China dan diharapkan dapat selesai di bulan November 2019. Namun usaha itu tidak berhasil, Amerika dan China gagal dalam mencapai kesepakatan tentang tingkat keringanan tarif, perlindungan kekayaan intelektual, dan transfer teknologi, walau banyak negara sekutu Amerika mengingatkan resiko badai Ekonomi berpotensi menyeret banyak negara yang sumber bahan baku manufaktur mereka bergantung sepenuhnya pada Amerika dan begitupun dengan China.

Di balik kekuatan geoekonomi China, Produk domestik bruto (PDB) China hanya tumbuh 6,0 persen pada kuartal III/2019. Angka ini lebih rendah dari tahun lalu yaitu 6,2 persen. Pelemahan ini akibat dari dampak perang dagang dengan Amerika dan mempengaruhi segmen ekspor impor China terhadap take and give pada level yang lebih rendah.

Namun demikian, angka PDB yang mengecewakan itu berbanding terbalik dengan produksi industri China yang tumbuh 5,8 persen pada September 2019, sesuai data Biro Statistik Nasional (NBS) China. Capaian ini lebih tinggi dari perkiraan para analis dalam survei Reuters sebesar 5,0 persen.

Apapun yang dilakukan China dengan Amerika pada intinya terselip konflik politik sebagai alibi kuat dari sifat ditaktoris Amerika yang cemburu terhadap keberhasilan China mengembangkan sumber daya manusia, alam, dan keterampilan teknologi yang memenuhi antero bumi. Ketakutan Amerika jelas terbaca pada sikap ingin menang sendiri dan melakukan upaya strategis termasuk menyerang China melalui konflik Uyghur dengan cara menyebarkan fakta buatan bahwa di China telah terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa.

Apa yang dialami China dan Amerika pada kenyataannya adalah balada perang dingin yang secara eksklusif perlahan menarik Indonesia ke tengah pusaran badai konstalasi.

Selanjutnya, bagaimana sikap Indonesia terhadap konflik tersebut? Akankah Indonesia tetap stay tune, menunggu moment yang tepat untuk masuk – sementara Jokowi secara tegas telah menabuh gendrang perang terhadap Uni Eropa – terkait larangan ekspor CPO, yang kemudian dibalas Jokowi dengan larangan ekspor nikel dan bauksit. Tentu sikap Indonesia ini akan mengusik Amerika di panggung politik ekonomi Indonesia, mengingat Uni Eropa adalah sekutu Amerika.

Baik investasi Amerika di Indonesia, begitupun China memiliki besaran investasi yang cukup besar di Indonesia. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional (BKPM) menyebutkan China sebagai negara keempat terbesar penyumbang investasi asing bagi Indonesia setelah Singapura, Jepang dan Malaysia.

Pada periode Januari – Desember 2018, investor dari China menginvestasikan dana sebesar USD 2,4 miliar Amerika, atau sekitar 8,2 persen dari keseluruhan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Fakta ini menjelaskan bahwa ada ketergantungan Indonesia terhadap China. Impor bahan baku dari China masih terbilang besar, misalnya baja dan bahan farmasi. Dirut PT. Krakatau Steel, Silmi Karim beberapa waktu lalu mengakui Indonesia masih mengimpor baja dari China sebesar 6 miliar US Dollar dan hal itu buruk bagi neraca perdagangan. Ketergantungan pedagang terhadap impor baja China karena harganya lebih murah 28 persen dari harga baja lokal.

Apakah kebijakan pemerintah melalui restrukturisasi BUMN tidak mampu untuk menekan harga baja lokal agar bisa bersaing dengan baja China? Untuk satu contoh kasus ini pun pemerintah masih belum mampu melepaskan diri dari permainan orang dalam BUMN yang tetap menginginkan Indonesia mengandalkan barang impor, sekaligus sebagai potret tentang masih lemahnya BUMN membenahi sistem di dalam dirinya sendiri.

Ketika Indonesia mencoba melepaskan diri dari kontur keterikatan dirinya dengan China, maka Indonesia harus siap dengan kekuatan geoekonominya sendiri untuk secara berdaulat memaksimalkan kekuatan-kekuatan ekonomi lokal, misalnya menaikkan derajat dan power salah satu sektor pertumbuhan ekonomi yang disebut UMKM sebagai role model pertumbuhan ekonomi modern dengan memberikan ruang yang lebih luas, misalnya UMKM mampu menyediakan sendiri bahan baku dan mengelola bahan mentah menjadi barang jadi dengan kualitas SNI. Ketika UMKM dipaksa mampu sejauh itu, maka dukungan sektor perbankan harus berani memberikan pinjaman modal dengan suku bunga yang lebih rendah, memberikan hibah, dan subsidi.

Sangatlah jelas bahwa perang dagang China melawan Amerika adalah skenario politik dari kecemburuan Negeri Paman Sam itu terhadap kemajuan ekonomi China setelah Partai Komunis China memberlakukan undang-undang eksekusi mati bagi para pelaku korupsi yang selama puluhan tahun menggerogoti ekonomi mereka. Skenario itu kemudian menunggu sikap Indonesia di 2020, untuk bertindak netral atau ikut berperan secara masif pada salah satu kubu demi kepentingan geoekonomi dan geopolitik Indonesia. Posisi dan keputusan pemerintah akan diuji melalui kebutuhan moneter atau pada tataran kepentingan kekuasaan oligarki politik modern.

Sumber foto: kompas.com


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *