Ketika Covid-19 Terlalu Dimanja dalam Wawasan yang Sempit

Spread the love

Oleh: Sumartoyo, S.Pd.,M.Si. 

Serangan Covid-19 yang menewaskan 60.427 jiwa (data Worldmeter.info per-4/03/20) di 204 negara menimbulkan dampak negatif bagi orang-orang yang menyaksikan dan mengalaminya secara langsung. PBB secara massif melalui WHO telah menyerukan Covid-19 sebagai pandemik global fase 6 yang berpotensi mengancam kehidupan setiap orang di muka bumi dengan angka kematian yang cukup tinggi dan kecepatan penyebaran sejak dari Wuhan yaitu akhir Februari hingga awal April telah menginfeksi kurang lebih 1.134.399 penduduk bumi.  

Professor Gabriel Leung, Peneliti dari University Of Hong Kong mengungkapkan 2/3 dari penduduk bumi akan terinfeksi Covid-19. Hal tersebut dilihatnya dari tingkat serangan dan penyebaran yang terjadi sedemikian pesat maka 60% penduduk bumi berpotensi terinfeksi Covid-19. PBB sendiri mengungkapkan jika kasus ini tidak ditanggapi secara darurat maka masa pandemik akan berlangsung hingga akhir Desember 2020. PBB melalui Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jendral WHO,  ngotot menyerukan agar negara dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi untuk segera menetapkan status lockdown agar rantai penyebaran dapat diputus sedapat mungkin. 

Bagi PBB menetapkan status pandemik global dan memerintahkan lockdown bagi negara-negara yang terpapar Covid-19 bukanlah jawaban menyejukkan yang dapat mengubah pola dan perilaku hidup penduduk yang sudah nyaman pada suatu negara. Khusus di Indonesia permintaan lockdown untuk Indonesia datang dari berbagai kalangan keilmuwan dan politikus Indonesia, seolah-olah mereka paham sekali bahwa tindakan itu sudah tepat, mereka mungkin tidak belajar pada kegagalan India dalam penerapan lockdown yang berakhir ricuh. 

Ragam temuan yang melahirkan sebagian kecil pernyataan di atas pada dasarnya adalah sugesti yang melabilkan keyakinan dan melahirkan stigma bercabang bahwa Covid-19 adalah teror kematian itu sendiri, aib, dan tuduhan kegagalan negara melindungi warganya. Sugesti itu tumbuh subur secara horizontal dan pararel dalam peri kehidupan masyarakat, terbungkus rapi dalam skema pengalihan isu global yakni kelahiran tatanan ekonomi baru dan perubahan signifikan geopolitik Amerika – China selepas saham-saham global tumbang bergelimpangan. Skenario itu tidak memandang bencana yang ditimbulkan oleh Covid-19. Tujuan mereka hanya satu siapa yang akan menjadi pemenang selepas Covid-19 itu berakhir. Ironisnya di Indonesia, persoalan tentang sugesti yang meracuni akal sehat tersebut pun tidak dapat dipulihkan dengan pendekatan medis, sosial humanis, darurat sipil, spiritualitas, sains, apalagi dengan campur tangan militer. Sugesti negatif itu terus-menerus menyerang otak kiri dan lambat laut kesadaran kita dikendalikan oleh rasa takut dan panik.   

Penerapan sosial distance dan pysikal distance sebagai metode pencekalan penyebaran virus yang masif itu jika ditinjau dari sisi efektifitas memang wajar dan efisien, namun secara psikoanalisis telah menimbulkan gejala psikoantisosial. Muncul perasaan takut dan saling curiga, mereka yang menyandang gelar ODP (Orang dalam Pengawasan) hampir diposisikan sama dengan yang berstatus PDP (Pasien dalam Pengawasan) dan yang berstatus suspect. Demam dan batuk sedikit bagi yang menempati rumah-rumah bedeng (gang sempit) langsung mengundang simpati sinis dan bongkahan gosip tetangganya, lalu memunculkan gerakan untuk menuduh dan berakhir pengusiran. Lalu bagaimana bagi mereka yang pulang merantau dari negera yang ditetapkan sebagai zona merah? Pada dasarnya nasibnya 11/12 dengan yang menyandang ODP/PDP. Pikiran kita pada masa epidemik ini akan melontarkan kalimat pembelaan: “wajar sebab kita tidak tahu dia sakit atau tidak”, ataukah sebenarnya mysofobia mulai menghantui karena tubuh secara psikomatrik memancarkan perasaan was-was.  

Kondisi di atas semakin eksklusif dengan pemberitaan media yang marak menjual black fenomena Covid-19 sebagai ladang cuan tanpa memikirkan dampak psikis, yang membuat masyarakat yang kurang wawasan menjadi fobia. Media lebih cendrung memberitakan besaran kematian dan prospek penyebaran dibandingkan mengedepankan berita-berita positif di seputar anatesa penyembuhan dan keberhasilan melawan Covid-19. Kita tentu kaget dengan kabar terkini dari Doni Monardo, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang menyampaikan ramalan BIN (Badan Intelijen Negara) dalam rapat kerja virtual dengan komisi IX DPR (03/04) bahwa puncak penyebaran Covid-19 pada akhir Juni atau Juli 2020 dengan estimasi kasus positif diduga mencapai 106.287 kasus. Pentingkah prediksi ini diorbitkan untuk komsumsi publik – seperti  yang telah dipublikasi oleh Merdeka.com – atau hanya akan menambah kepanikan dan memicu persoalan baru di tengah masyarakat, para medis, dan pemangku kebijakan? Walau BIN menyorong tantangan itu dengan catatan bahwa prediksinya akan meleset jika pemerintah dan stakeholdernya sungguh-sungguh melakukan pencegahan. Ataukah BIN sedang mengingatkan para stakeholder bahwa ancaman itu sudah dekat dan nyata.  

Covid-19 semakin lebay ketika stigma negatif semakin dianulir oleh maraknya hoaxisme di seputar jejaring sosial pemberitaan. Covid-19 dijadikan panggung politik bagi birokrat yang haus kekuasaan dengan mempermainkan data untuk menakut-nakuti masyarakat.  Bayangkan secara kontinyu dan masif pikiran kita terus dibayangi oleh kematian dan protokol keamanan penanganan jenasah pasien Covid-19 yang bertentangan dengan budaya pemakaman yang lazim bagi setiap daerah, membuat ketakutan masyarakat semakin memuncak. Ketakutan itu meledak dengan melahirkan aksi penolakan jenasah pasien Covid-19 di berbagai daerah. 

Tidak meratanya sosialisasi yang benar tentang karakteristik dan perilaku Covid-19 menjadi komsumsi dilekmatis masyarakat luas. Ramainya aksi mobil water cannon dan truk damkar menyemprot desinfektan di jalan raya memunculkan kolerasi berpikir yang janggal pada masyarakat terdidik bahwa ternyata Covid-19 bisa hidup di jalan-jalan seolah-olah tubuh lemaknya tahan terhadap terik matahari. Banyak cara yang kurang tepat mencrop metode saintifik yang semestinya menjadi dasar SOP dalam mencegah dan menanggulangi bencana Covid-19.

Kompleksitas masalah dari sang ratu Covid-19 ini tidak saja memiskinkan insting manusia yang merupakan paket alamiah bersama antibody yang dimilikinya, namun juga memiskinkan kemanusiaan kita terhadap arti berbagi, berjuang bersama, dan berkorban tanpa kamera handphone. Ketika di luar sana, kehadiran Covid-19 menyadarkan pentingnya relationship dan back to God, di bumi nusantara ini malah lahir makhluk-makhluk kapitalis, cacian dan nyinyir, dan  pencitraan semu. 

Fenomena Covid-19 dijadikan lahan menipu dan mencari keuntungan selangit pada penjualan perangkat ADP (alat pelindung diri). Bukannya mendukung pemerintah malah mencaci dan saling menyalahkan serta mencari kesempatan untuk mengaduh domba antara masyarakat dengan pemerintah yang tengah berjuang mengatasi serangan Covid-19. Pencitraan dalam prosesi pemberian bantuan pangan dan perangkat ADP dijadikan potret kepedulian – sementara di luar sana segala bentuk pemberian bantuan dilakukan tanpa publikasi, bahkan meminta kepada yang lain untuk merahasiakan pemberiannya. 

Maka pantaslah Covid-19 semakin lebay seperti janda bohay tertawa rikik dengan sebatang rokok berasap di sudut bibirnya menertawakan kemanusiaan kita yang berjalan mundur. Dia semakin sumringah menyaksikan perdebatan sengit di media sosial dengan berbagai resume yang tidak mendidik.  Bagi warga Negara +62 apapun analoginya di media sosial adalah selalu maha benar. Konflik diperlebar dan menyerempet sisi yang tidak penting. Lalu mulailah guru-guru yang tidak bersalah ikut diserang dengan kalimat “makan gaji buta” dari anak didik yang diliburkan. Mereka hanya tidak tahu saja bahwa guru itu aset bangsa yang tidak boleh hilang karena tugasnya yang mulia adalah menyelamatkan nilai, dan nilai itu kini disekolahkan kembali oleh Covid-19 kepada mereka yang terjebak. 

Sebagai penutup, pandemik dan bersikap awas dan tanggap terhadap agresifnya penyebaran Covid-19 adalah wajar tanpa paksaan. Bagaimana setiap pemikir bijak menyikapi pandangan PBB terpulang pada kekayaan wawasan masing-masing. Kita semua tahu bahwa penyebaran Covid-19 yang sebagian tanpa gejala sangat menyakitkan instuisi dan pengetahuan manusia tentang perilaku awal di Wuhan, Covid-19 menjadi semakin lincah dengan kemampuanya bermutasi, sementara di satu sisi manusia terus berdebat, terus panik, saling menyalahkan, egois, jalan sendiri, dan ada pula yang masa bodoh. Mereka yang tidak peduli dengan kehadiran sang ratu tetap bertarung nasib di jalanan dan di trotoar dengan mata nanar menatap penutupan pasar. Apakah pemerintah salah menetapkan kondisi itu? Apakah salah dilokalareakan di rumah masing-masing dengan pembatasan di mana-mana? Benarkah bahwa semua kebijakan yang sudah diamandemenkan adalah jalan terbaik untuk rakyat? Ada berbagai asumsi dengan berbagai pembuktian, tetapi cara kerjanya sama yaitu hipotesa tesis yang kebenarannya dibuktikan setelah terjadi. Kita bukan tidak tahu apalagi bodoh, kita hanya harus berpikir luas agar Covid-19 tidak menganggap kita bagian yang tersempit dari dirinya.


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *